KECEWA PADA PARTAI POLITIK

05Mei08

Dukungan dan kepercayaan rakyat saat ini terhadap partai-partai politik yang ada secara umum mengalami penurunan. Kesimpulan itu sudah ditunjukkan oleh hasil jajak pendapat Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menjelang Pemilu 2004. Hasilnya, 60% responden menyatakan tidak puas dengan hasil Pemilu 1999. Kekecewaan terhadap kinerja parpol kembali terlihat dari hasil survey Indo Barometer yang dilakukan di 33 provinsi di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 26 November hingga 7 Desember 2007. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat (54,6%) menilai kinerja partai politik masih buruk dan tidak memuaskan publik. Mengapa mayoritas rakyat kecewa dengan partai-partai yang ada? Pertama, karena perolehan suara dalam Pemilu, perolehan kursi di lembaga legeslatif ataupun jabatan kekuasaan di ekskutif (pemerintahan) seolah menjadi tujuan dari partai itu sendiri. Tidak aneh jika berbagai cara ditempuh meski harus mengorbankan idealisme bahkan ideologi partai. Koalisi antar parpol baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah menjadi kendaraan politik baru untuk memenangkan calon yang diajukan. Kedua, partai-partai yang ada gagal menunjukkan keberpihakan mereka secara konsisten terhadap kepentingan dan nasib rakyat. Dalam kasus kenaikan harga BBM tahun 2005 yang rata-rata lebih dari 100%, tidak terlihat adanya penolakan secara konsisten dari partai-partai yang ada. Begitu pula dalam kasus impor beras, lumpur Lapindo, ataupun masalah pornografi-pornoaksi yang memiliki dampak negatif sangat besar terhadap masyarakat. Ketiga, keberadaan partai sering hanya dijadikan sebagai kendaraan untuk mencari sumber kekayaan bagi para kadernya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa aroma uang selalu menyertai proses-proses politik dan jabatan yang selama ini terjadi. Karena itu, tidak aneh jika mereka terlihat seru dan bersemangat ketika membahas UU Pemilu atau UU yang terkait dengan tunjangan, gaji, dan fasilitas untuk wakil rakyat. Sebaliknya, mereka begitu mudah menyerah atau bahkan sejak awal setuju dengan berbagai RUU yang lalu disahkan menjadi UU yang banyak merugikan masyarakat seperti UU SDA, UU Migas, UU Kelistrikan, UU Penanaman Modal, dll. Mereka juga cenderung pasif menyoal privatisasi, penyerahan kekayaan alam milik rakyat kapada asing seperti Blok Cepu kepada Exxon, dll. Ini seharusnya menjadi kesadaran setiap partai politik peserta PEMILU bahwa keburukan-keburukan mereka itu sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat terus menurun. Namun, kondisi seperti ini sulit untuk berubah, karena sebagian suara masyarakat juga masih bisa dibeli dengan uang. Seperti inilah akibat dari sistem kapitalis, yang selalu menjadikan manfaat sebagai standartnya, sebuah kebobrokan menjadi tersistem. Untuk mengubah kondisi bobrok ini maka diperlukan sebuah perubahan sistem. Sistem kapitalis sebaiknya diganti dengan sistem lain yang jauh lebih, baik yang sudah terbukti bisa membawa masyarakat kita pada kesejahteraan.

Identitas Diri: Nama: Dhevi farida firdausi Alamat Surabaya: Jalan Gebang Roda Sekolah no.17, Surabaya. AlamatAsal:RT.01,RW.01,DS.SuruhanKidul,Kec.Bandung,Kab.Tulungagung. Mahasiswa: Jurusan arsitektur, ITS. Tempat/Tanggal Lahir: Tulungagung, 23 Desember 1985 No. rekening: 0049598195 No.telp: 0856 4830 4205

Filed under: Politik   |  2 Comments