Dukungan dan kepercayaan rakyat saat ini terhadap partai-partai politik yang ada secara umum mengalami penurunan. Kesimpulan itu sudah ditunjukkan oleh hasil jajak pendapat Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menjelang Pemilu 2004. Hasilnya, 60% responden menyatakan tidak puas dengan hasil Pemilu 1999. Kekecewaan terhadap kinerja parpol kembali terlihat dari hasil survey Indo Barometer yang dilakukan di 33 provinsi di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 26 November hingga 7 Desember 2007. Hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat (54,6%) menilai kinerja partai politik masih buruk dan tidak memuaskan publik. Mengapa mayoritas rakyat kecewa dengan partai-partai yang ada? Pertama, karena perolehan suara dalam Pemilu, perolehan kursi di lembaga legeslatif ataupun jabatan kekuasaan di ekskutif (pemerintahan) seolah menjadi tujuan dari partai itu sendiri. Tidak aneh jika berbagai cara ditempuh meski harus mengorbankan idealisme bahkan ideologi partai. Koalisi antar parpol baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah menjadi kendaraan politik baru untuk memenangkan calon yang diajukan. Kedua, partai-partai yang ada gagal menunjukkan keberpihakan mereka secara konsisten terhadap kepentingan dan nasib rakyat. Dalam kasus kenaikan harga BBM tahun 2005 yang rata-rata lebih dari 100%, tidak terlihat adanya penolakan secara konsisten dari partai-partai yang ada. Begitu pula dalam kasus impor beras, lumpur Lapindo, ataupun masalah pornografi-pornoaksi yang memiliki dampak negatif sangat besar terhadap masyarakat. Ketiga, keberadaan partai sering hanya dijadikan sebagai kendaraan untuk mencari sumber kekayaan bagi para kadernya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa aroma uang selalu menyertai proses-proses politik dan jabatan yang selama ini terjadi. Karena itu, tidak aneh jika mereka terlihat seru dan bersemangat ketika membahas UU Pemilu atau UU yang terkait dengan tunjangan, gaji, dan fasilitas untuk wakil rakyat. Sebaliknya, mereka begitu mudah menyerah atau bahkan sejak awal setuju dengan berbagai RUU yang lalu disahkan menjadi UU yang banyak merugikan masyarakat seperti UU SDA, UU Migas, UU Kelistrikan, UU Penanaman Modal, dll. Mereka juga cenderung pasif menyoal privatisasi, penyerahan kekayaan alam milik rakyat kapada asing seperti Blok Cepu kepada Exxon, dll. Ini seharusnya menjadi kesadaran setiap partai politik peserta PEMILU bahwa keburukan-keburukan mereka itu sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat, sehingga kepercayaan masyarakat terus menurun. Namun, kondisi seperti ini sulit untuk berubah, karena sebagian suara masyarakat juga masih bisa dibeli dengan uang. Seperti inilah akibat dari sistem kapitalis, yang selalu menjadikan manfaat sebagai standartnya, sebuah kebobrokan menjadi tersistem. Untuk mengubah kondisi bobrok ini maka diperlukan sebuah perubahan sistem. Sistem kapitalis sebaiknya diganti dengan sistem lain yang jauh lebih, baik yang sudah terbukti bisa membawa masyarakat kita pada kesejahteraan.

Identitas Diri: Nama: Dhevi farida firdausi Alamat Surabaya: Jalan Gebang Roda Sekolah no.17, Surabaya. AlamatAsal:RT.01,RW.01,DS.SuruhanKidul,Kec.Bandung,Kab.Tulungagung. Mahasiswa: Jurusan arsitektur, ITS. Tempat/Tanggal Lahir: Tulungagung, 23 Desember 1985 No. rekening: 0049598195 No.telp: 0856 4830 4205

Iklan

Duka Nasional

05Mei08

Bulan Maret ini kita dikejutkan dengan adanya tragedi ibu yang membunuh anak kandungnya sendiri. Kasus ini terjadi di dua tempat yaitu Bekasi dan Pekalongan, dengan menggunakan teknik membunuh yang sama, menenggelamkan anak kecilnya ke dalam bak mandi. Yang menarik dari dua kasus ini, bahwa modus pembunuhan tersebut sama yaitu kesulitan ekonomi. (Seputar Indonesia, 25/3/08). Ini adalah salah satu contoh betapa kemiskinan telah mencekik masyarakat kita, sehingga wajar jika kriminalitas makin sering terjadi. Jumlah penduduk miskin bertambah dari 36,1 juta pada 2004 menjadi 39,3 juta pada 2006 dengan pendapatan Rp 151.997/orang/bulan sebagai garis kemiskinan, atau hanya sekitar seperlima dari Kebutuhan Hidup Minimum yang sebesar Rp 719.834/orang/bulan (BPS: Indikator Kunci Indonesia 2007). Bukan hanya kemiskinan yang melanda masyarakat Indonesia, tetapi juga pengangguran, kelaparan, gizi buruk dan mahalnya kesehatan, mahalnya pendidikan, serta kenaikan harga yang terjadi pada bulan-bulan terakhir ini. Kemiskinan sangat erat kaitannya dengan pengangguran. Angka pengangguran terbuka di Indonesia terdata 10,3% dan setengah menganggur 29,1%. Ini artinya sekitar 39,4% angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan yang aman. Mereka yang telah memiliki pekerjaan pun hanya mendapatkan pendapatan bersih rata-rata Rp 759.999,-/orang/bulan. Sementara itu, Upah Minimum Provinsi dipatok lebih rendah dari itu, yakni rata-rata Rp 602.702.-/orang/bulan. (BPS: Indikator Kunci Indonesia 2007). Produksi padi pada 2006 ditaksir sekitar 5juta ton. Jika didistribusikan secara baik kepada 230 juta penduduk Indonesia, dan dengan asumsi susut 10% dalam pengolahan dari padi ke beras, maka setiap orang akan mendapatkan 580 gram beras/hari. Untuk memperkuat stok beras, BULOG mengimpor 1,5juta ton beras dari Vietnam dan Thailand. Jadi, jumlah beras lebih banyak lagi. Namun, kondisi di Makasar, seorang ibu yang sedang hamil 7 bulan dan anaknya yang berusia 5 tahun meninggal karena kelaparan.(Metrotv,1/3/08). Tentang gisi buruk dan mahalnya kesehatan, data Depkes menyebutkan bahwa jumlah balita kurang gisi dan gisi buruk mencapai 4,1juta jiwa. Di Temanggung Jawa Tengah, 299 anak menderita gisi buruk akut. Mereka belum tertangani karena minimnya fasilitas pelayanan. (Metrotv, 9/3/08). Negara ini sedang berubah; dari negeri yang kaya sumber daya alam menjadi negeri yang dililit utang dan bencana alam; dari negeri yang penduduknya terkenal ramah menjadi negeri yang penduduknya dikenal banyak yang susah. Demokrasi dan kebebasan yang diagung-agungkan sejak era reformasi ternyata tidak banyak memberikan perbaikan nasib yang berarti, apalagi berkah kepada rakyat negeri ini. Korupsi makin menjadi-jadi. Korupsi justru kini dirancang dengan apik sejak pembuatan Undang-Undang. Berbagai UU seperti UU Migas, UU Sumber Daya Air, dan UU Penanaman Modal dibuat justru untuk memberi kepastian hukum bagi (melindungi) para konglomerat dan kapitalis asing untuk mengeruk sumber daya alam di negeri ini. UU ini sepertinya hanya merupakan pesanan asing yang ingin menjarah negeri ini secara legal. Negeri ini memerlukan strategi baru, misi baru, bahkan visi baru agar dapat keluar dari krisis. Demokrasi yang digembar-gemborkan selama ini jelas tidak cocok dan tidak kompatibel untuk bangsa dan negara ini. Demokrasi hanya menjadi alat legalisasi penjarahan bagi para konglomerta dan kapitalis asing. Suara rakyat hanya akan diperalat untuk meloloskan agenda-agenda busuk mereka. Sudah saatnya kita mempunyai visi yang baru, visi yang sesuai dengan fitrah manusia. Visi yang jika diterapkan akan mampu mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Identitas Diri: Nama: Dhevi farida firdausi Alamat Surabaya: Jalan Gebang Roda Sekolah no.17, Surabaya. AlamatAsal:RT.01,RW.01,DS.SuruhanKidul,Kec.Bandung,Kab.Tulungagung. Mahasiswa: Jurusan arsitektur, ITS. Tempat/Tanggal Lahir: Tulungagung, 23 Desember 1985 No. rekening: 0049598195 No.telp: 0856 4830 4205


Sebanyak 20 negara polutan (negara yang dianggap menyumbang polusi terbesar di dunia) akhir pekan ini dijadwalkan duduk bersama dalam pertemuan Group of 20 (G 20) di Makuhari, Tokyo, Jepang (Jawa Pos, 14/3/2008). Acara ini terkait dengan isu pemanasan global yang masih terus digulirkan untuk mempersiapkan penggantian Protokol Kyoto pada akhir 2009.
Isu global warming sendiri sebenarnya masih kontroversial. Di antara para ilmuwan sendiri, ada yang percaya bahwa pemanasan global (global warming) memang terjadi akibat polutan berlebih yang terkandung pada atmosfer bumi. Sebaliknya, sebagian ilmuwan percaya bahwa pemanasan global merupakan kelanjutan dari proses Big Bang. Artinya, setelah terbentuk dengan proses pemampatan, bumi secara alami semakin memuai karena panas dan akhirnya akan hancur menjadi partikel-partikel sebagaimana dulu sebelum bumi terbentuk.
Lagipula, ketakutan dan analisis sebagian ahli akan pemanasan global selama ini masih baru didasarkan melulu pada hasil model numerik yang belum secara sungguh-sungguh dibandingkan dengan data pengamatan. Selain itu, kebanyakan model yang digunakan saat ini masih jauh dari sempurna dalam merumuskan mekanisme rumit sesungguhnya yang terjadi di bumi (www.agus.blogonesia.com).
Memang tak ada salahnya jika kita mengurangi emisi. Karena memang polutan di udara kita sudah sedemikian menyesakkan. Yang perlu diwaspadai adalah pemanfaatan isu pemanasan global untuk kepentingan negara-negara polutan kapitalis (sebut saja AS dan negara-negara Eropa Barat). Pasalnya, solusi yang diajukan, yakni perdagangan karbon, pencanangan skema REDD, CDM, pencarian enegi alternatif, dan pengurangan emisi S dan SO, bukanlah solusi yang solutif.

Menyelesaikan Masalah dengan Masalah

Banyak pihak menilai perdagangan karbon tidak efektif untuk menghindari pemanasan global. Karena jumlah CO2 di atmosfer tidak cukup signifikan untuk berkontribusi pada pemanasan global yaitu hanya 0, 04 %. Selain itu, pergerakan CO2 di atmosfer adalah yang paling lambat di antara gas-gas yang lain. Artinya, CO2 yang berada di atas udara negara-negara polutan hanya akan berpengaruh pada lingkungan di dalam negara yang bersangkutan. Padahal pengertian perdagangan karbon sendiri adalah mekanisme dimana suatu negara yang memiliki program pembersihan yang sukses dapat mengambil keuntungan dengan menjual hak polusi yang tidak digunakan ke negara lain (lihat Ensiklopedi Wikipedia Indonesia). Ini berarti negara-negara polutan dapat dengan bebas lari dari tanggung jawab untuk mengurangi emisi karbonnya asalkan mampu membayar sejumlah uang kepada negara bersih polutan yang kebanyakan adalah negara berkembang.
Solusi lain untuk mengurangi emisi yakni pencanangan skema REDD (Reducing Emition for Deforestration dan Degradation) dan CDM (Clean Development Mechanism) adalah program-program yang dilakukan oleh suatu negara untuk pembersihan polutan sehingga dapat menjual kredit polusinya kepada negara lain. Pelaksanaan skema ini menurut Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Chalid Muhammad bukanlah solusi. “Justru skema ini menjadi jebakan bagi negara-negara yang memiliki hutan seperti Indonesia,” kata Chalid. Karena dengan skema REDD substansi persoalan menjadi hilang. Negara yang memiliki hutan tidak lagi mengambil kepemimpinan untuk mendesak negara-negara kaya di Utara agar melakukan pemotongan karbon yang lebih banyak dan mendudukan persoalan pada keadilan iklim. REDD, lanjut Chalid, lebih pada skema perdagangan semata. “Karena kita harus menjaga hutan sebagai bentuk pelayanan kepada negara maju. Kita memang harus menjaga hutan, tapi bukan untuk melayani negara maju,” kata Chalid. Menurut Chalid, menjaga hutan jangan lantas ditukar-gulingkan dengan skema REDD. Sebab, dengan skema itu negara industri maju tidak dituntut menurunkan emisi karbonnya (Metrotvnews.com, 5/12/2007).
Solusi pengurangan emisi dengan mencari sumber energi alternatif pengganti bahan bakar fosil (minyak bumi, batu bara, dan gas alam) saat ini begitu gencar disosialisasikan di seluruh dunia. Selain untuk mengurangi kontribusi bahan bakar fosil terhadap pemanasan global, pencarian sumber energi alternatif merupakan solusi untuk menipisnya persediaan bahan bakar fosil di bumi. Kedua alasan yang dikemukakan ini dapat dibantah dengan pernyataan bahwa bahan bakar fosil hanya berkontribusi 0, 013 % terhadap penambahan jumlah CO2 di atmosfer. Dan jumlah CO2 sebagaimana disebutkan di atas, hanya 0, 04 % dari seluruh jumlah gas di atmosfer. Sedangkan menipisnya persediaan bahan bakar fosil sebenarnya hanya berpengaruh pada negara-negara maju yang notabene selama ini menggali bahan bakar fosil dari negara-negara berkembang. Sedangkan untuk negara-negara berkembang yang notabene kaya akan sumber daya alam, persediaan bahan bakar fosil sebenarnya dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri mereka sendiri. Lalu buat apa negara-negara berkembang susah-susah mencari sumber energi alternatif?
Pengurangan emisi S dan SO memang merupakan solusi yang efektif untuk menghindari pemansan global. Karena S dan SO yang paling banyak menyumbang efek pemanasan global. Yang menjadi masalah adalah hasil dari pengurangan emisi S dan SO. Pengurangan emisi dilakukan dengan cara memproses sampah-sampah organik dan lahan-lahan gambut sebagai biang keladi penghasil S dan SO sehingga menghasilkan gas methan. Gas methan ternyata dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif yang disebut biogas. Kembali lagi pertanyaannya adalah buat apa negara-negara berkembang susah-susah mencari sumber energi alternatif?

Merunut Akar Permasalahan

Dalam kehidupan kapitalistik saat ini tidak heran jika seseorang atau suatu negara hanya akan memikirkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Hal ini sesuai dengan teori ekonomi yang dianut mereka. Yakni teori yang menyatakan bahwa kebutuhan manusia tak terbatas, sedangkan alat pemenuh kebutuhan manusia terbatas. Tentu saja manusia secara naluriah ingin semua kebutuhannya terpenuhi. Sehingga tidak heran jika yang menjadi fokus utama dalam sektor perekonomian adalah sektor produksi. Yaitu bagaimana memproduksi sebanyak mungkin alat, barang, atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Perusahaan-perusahaan pun kemudian didirikan tanpa memikirkan keramahan lingkungan. Bahkan perusahaan-perusahaan tersebut berkonspirasi dengan organisasi-organisasi konservasi alam agar produksi barang mereka tetap mulus (baca makalah Roger Moody: Sleepwalking with Enemy or Walking to the Truth).
Di sisi lain, kebebasan kepemilikan begitu diagungkan. Akibatnya, seseorang atau suatu negara dengan bebas memiliki sumber-sumber pemenuhan kebutuhan manusia. Tidak peduli apakah sumber-sumber tersebut dibutuhkan untuk hajat hidup orang banyak atau tidak. Sehingga seseorang atau suatu negara berhak memiliki hutan, sumber bahan bakar fosil, pertambangan, yang seharusnya menjadi kepemilikan umum yang dikelola oleh negara. Akibatnya, pembalakan liar tak terelakkan. Aktivitas-aktivitas penambangan pun semakin merusak area sekitar pertambangan. Kebebasan kepemilikan juga mengakibatkan perusahaan-perusahaan multinasional yang berpusat di negara-negara maju dengan bebas memiliki sumber bahan bakar fosil yang ada di negara-negara berkembang.
Mencermati hal-hal di atas, masalah pemanasan global ternyata tidak bisa jika hanya dilihat sebagai masalah lingkungan. Sehingga solusinya hanya berkisar pada solusi yang berkaitan dengan konservasi lingkungan yang malah tidak bisa menyelesasikan masalah pemanasan global secara tuntas. Akan tetapi masalah pemanasan global erat kaitannya dengan sistem ekonomi yang kapitalistik. Yang hanya memikirkan pertumbuhan produksi tanpa memikirkan aspek distribusi dan aspek kepemilikan. Sistem ekonomi kapitalistik juga melahirkan mental-mental kapitalis yang menghalalkan segala cara untuk kepentingan sendiri termasuk memanfaatkan isu pemanasan global yang masih kontroversial.

Mencari Solusi yang Solutif

Sesuai dengan namanya, yang dirugikan dalam masalah pemanasan global tentu saja bukan hanya manusia, baik orang per orang maupun negara. Akan tetapi juga lingkungan secara global, yakni Bumi, beserta seluruh makhluk yang ada di dalamnya. Oleh karena itu seharusnya masalah pemanasan global diselesaikan dengan global pula. Islam yang diyakini pemeluknya sebagai rahmat bagi seluruh alam sebenarnya memenuhi syarat global tersebut. Artinya, ketika dilaksanakan, Islam tidak hanya memberi rahmat kepada orang Islam saja, tapi seluruh manusia termasuk non Muslim, dan seluruh makhluk yang terdapat di alam.
Islam mempunyai sistem ekonomi yang sangat jauh dengan sifat kapitalistik. Sistem ekonomi ini membedakan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan keinginan naluriah manusia. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia untuk eksistensinya. Misalnya makan dan minum. Sedangkan keinginan naluriah yang tidak harus dipenuhi oleh manusia karena tidak menyangkut hidup dan mati misalnya mobil, televisi, dan sejenisnya. Sehingga penciptaan alat pemenuh kebutuhan manusia seharusnya ada batas dan pengaturannya. Konsep inilah yang membuat perusahaan-perusahaan fokus pada produksi barang yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga tidak terlalu mengejar angka poduksi yang fantastis yang rawan dengan persaingan tidak sehat dan produk tidak ramah lingkungan.
Islam juga mempunyai konsep kepemilikan yang jelas. Sistem ekonomi Islam membagi kepemilikan menjadi tiga, yakni kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Dengan konsep ini, menjadi jelas bahwa negara tidak bisa sembarangan memberikan kepemilikan kepada swasta. Perusahaan swasta yang profit oriented sering terbukti tidak ramah lingkungan. Apalagi perusahaan-perusahaan multinasional yang menguasai kepemilikan umum terbukti hanya menjadi alat penjajahan negara-negara maju terhadap negara-negara berkembang (baca Confessions of An Economic Hit Man oleh John Perkins).
Sistem ekonomi Islam ini tentu saja tidak bisa berdiri sendiri tanpa dianut oleh negara besar sebagaimana sistem ekonomi kapitalistik dianut oleh AS dan negara-negara Eropa Barat. Negara tersebut adalah Khilafah yang terbukti mengemban sistem ekonomi Islam selama lebih dari 12 abad tanpa masalah lingkungan. Khilafah juga yang terbukti mewarnai isu global dunia pada saat itu tanpa rekayasa (misal isu bahwa Matahari merupakan pusat tata surya). Sehingga barang siapa mengaku sebagai penyelamat Bumi seharusnya berani mengatakan: Save The Earth with Khilafah!.


Awal April ini Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) akan mulai memblokir situs-situs porno. Hanya sedikit pihak yang merespon hal ini. Di antaranya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mendukung langkah pemerintah tersebut. Kurangnya respon masyarakat terhadap pemblokiran situs-situs porno bisa jadi karena masyarakat sedang dipusingkan oleh kenaikan harga bahan-bahan pokok. Masalah kenaikan harga bahan-bahan pokok memang lebih dampaknya lebih luas dan langsung terasa.

Kurang gencarnya media massa dalam mensosialisasikan program pemerintah tersebut juga menjadi sebab masyarakat seolah tidak terpengaruh dengan berita akan diblokirnya situs-situs porno. Beda sekali dengan pemberitaan tentang akan disahkannya Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi-Pornoaksi (RUU APP). Sedemikian gencarnya berita tentang pengesahan RUU APP sehingga membuat pihak yang pro terhadap RUU APP melakukan Aksi Sejuta Umat dimotori oleh MUI. Pihak yang kontra dengan RUU APP bahkan lebih gencar tersorot oleh media karena dimotori oleh tokoh-tokoh dan artis-artis kenamaan, seperti Rieke Dyah Pitaloka, Ratna Sarumpaet, bahkan Gus Dur. Padahal dua masalah ini, yakni RUU APP dan pemblokiran situs porno masih terkait dengan masalah yang sama, pornografi-pornoaksi di Indonesia.

Respon masyarakat yang kontra dengan pemblokiran situs porno juga tidak terlihat. Padahal ada juga pihak-pihak yang dirugikan dengan diblokirnya situs porno. Yakni para pemilik situs sekaligus konsumennya. Bisa jadi dengan berkembangnya teknologi, para pemilik situs sudah mempunyai ancang-ancang agar situs mereka tidak terblokir. Sedangkan para konsumen situs porno tidak merasa khawatir masih bisa mengkonsumsi pornografi-pornoaksi meski lewat media yang lain. Televisi, majalah, dan VCD yang menyajikan pornografi-pornoaksi masih tersedia dimana-mana.

Mengkaji hal-hal di atas, perlu untuk memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, sebenarnya bila ditelaah lagi, program pemerintah untuk memblokir situs porno juga berdampak langsung pada masyarakat sebagaimana kenaikan harga bahan pokok. Bagaimana tidak? Jika saat ini akses internet sudah menjangkau semua kalangan, baik anak-anak maupun dewasa, penduduk desa maupun kota. Bayangkan jika ini tidak dibarengi dengan pembentengan terhadap situs-situs yang ada. Yang terjadi adalah kerusakan moral yang semakin parah, termasuk pada anak-anak, dan tidak hanya di kota tapi juga meluas sampai ke desa-desa.

Kedua, karena berdampak langsung pada masyarakat, semua pihak seharusnya menggencarkan sosialisasi program ini. Termasuk media massa. Sehingga masyarakat semakin banyak yang tahu dan menyadari pentingnya program ini. Jangan hanya menunggu iklan layanan masyarakat dari pemerintah. Juga harus dijelaskan bagaimana progam ini akan berjalan sehingga tidak ada lagi kecemasan orang tua ketika melihat anaknya mengakses internet. Masyarakat juga bisa menyamakan persepsi dengan pemerintah tentang kriteria mana yang bisaq dikatakan sebagai situs porno. Sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi ketika kriteria tersebut tidak sesuai atau ada situs yang bisa lolos dari kriteria tersebut. Senua ini tentu saja butuh peran media massa
Ketiga, gencarnya pemerintah dalam memblokir situs porno juga harus dibarengi dengan gencarnya penanganan pornografi-pornoaksi lewat media lain, misalnya televisi, majalah, VCD, handphone, dan sejenisnya.

Mita Hapsari Jannah
Departemen Kajian Strategis Lembaga Swadaya Mahasiswa Lembaga Pembentukan dan Pengembangan Pemikiran Mahasiswa (LP3M) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya


Saat ini, daya pengaruh Indonesia di dunia sangat rendah. Banyak kalangan menilai politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif tidak lagi bebas, melainkan lebih condong ke AS.  Namun, awal September 2007 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjalin kerjasama dengan Rusia.  Terlepas dari hal tersebut, ada paradigma yang dijalankan oleh pemerintah saat ini yang perlu dikritisi. Pada awal September 2007, Jurubicara Kepresidenan Dino Patti Jalal mengatakan: “Presiden selalu mengatakan ekuilibrium, tapi ada istilah lain yang digunakan presiden, all direction forum policy. Berarti semua orang kita temani dan dari semua orang kita petik manfaat dari kemitraan atau partnership“.  Inilah sebenarnya paradigma yang sedang dianut.  Melalui paradigma ini wajar belaka apapun dilabrak, yang penting semua pihak ditemani asalkan ada manfaatnya.  Manfaat seperti apa, tentu manfaat menurut kepentingan penguasa. Berdasarkan hal ini wajar muncul sikap dan kebijakan yang ditempuh tanpa lagi mempertimbangkan ’rasa keadilan’ rakyat, Hal inilah yang memunculkan banyak pertanyaan mengenai arah kebijakan luar negeri RI. Berbagai kasus yang menyangkut hubungan Indonesia dengan negara-negara lain tampaknya kian menumpuk; dari kasus ’dicurinya’ khazanah budaya Indonesia, kasus TKI di Timur Tengah dan di Malaysia, adanya indikasi keterlibatan pihak asing dalam berbagai konflik lokal, pengambilan aset-aset milik negara dan rakyat sampai isu terorisme. Ada beberapa alasan mengapa politik luar negeri Indonesia dianggap melemah. Continue reading ‘Menjadikan Indonesia Mandiri dan Berpengaruh’


AIDS di Indonesia sudah berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Menurut catatan dari Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) sampai dengan 30 September 2007 secara kumulatif jumlah kasus AIDS yang telah dilaporkan sebanyak 10384, dari 32 provinsi dan 186 kabupaten/ kota yang melaporkan. Dengan adanya fakta tersebut maka sudah menjadi keharusan bagi berbagai pihak terutama negara sebagai pemegang kebijakan untuk segera mengatasinya dengan strategi yang se-efektif dan se-efisien mungkin. Continue reading ‘Sistem di Indonesia Mendukung Penyebaran AIDS’




Laman

Blog Stats

  • 1,169 hits